YanuarJakarta- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memeroleh tambahan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp10, 4 triliun. Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Tambahan anggaran ini sudah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan program wajib dan prioritas Kemendikbudristek. Salah satu komponen terbesarnya adalah program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, baik itu tunjangan maupun sertifikasi,” urai Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu lalu.
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menambahkan, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah program. Beberapa diantaranya adalah pendanaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS yang menyasar 185.096 orang dengan nilai anggaran Rp3 triliun; Pendidikan Profesi Guru (PPG) on-going dan PPG baru (prajabatan dan dalam jabatan) yang menyasar 503.171 orang dengan nilai anggaran Rp738 miliar; dan program non gelar bagi guru dan tenaga kependidikan (microcredential) yang menyasar 400 orang dengan nilai anggaran Rp11 miliar.
Tambahan anggaran tersebut juga dialokasikan untuk antara lain beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Darmasiswa, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), dan program non gelar pendidikan tinggi yang menyasar 15.513 orang dengan nilai anggaran Rp612 miliar.
Anggaran Kemendikbudristek tahun 2025 menurun
Tambahan anggaran Kemendikbudristek yang diberikan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPRRI tersebut merupakan hasil pembahasan setelah pada Senin,9 September 2024 sebelumnya, Mendikbudristek mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp26,4 triliun untuk menjalankan berbagai program prioritas, antara laini Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K), hingga tunjangan guru dan dosen.
Menurut Suharti, usulan tambahan anggaran sebesar Rp26,4 trilun itu dilakukan karena terjadi penurunan anggaran Kemendikbudristek pada RAPBN 2025.
Memang, dalam RAPBN 2025, anggaran pendidikan memiliki pagu sebesar Rp722,6 triliun atau lebih besar dibandingkan dengan APBN 2024 sebesar Rp665 triliun. Namun,anggaran yang akan diterima Kemendikbudristek hanya sebesar Rp83,19 triliun atau menurun sebesar Rp15,7 triliun dibandingkan pada APBN 2024.
Padahal, pada Pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan, total alokasi anggaran Rp722,6 triliun tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah program prioritas presiden terpilih 2024-2029. Beberapa program tersebut antara lain perluasan beasiswa. Program lainnya adalah peningkatan gizi siswa, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan. Selain itu juga pemajuan kebudayaan, pengiuatan perguruan tinggi kelas dunia dan pengembangan riset.
Kemendikbudristek dinilai inovatif
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, menilai Kemendikbudristek sebagai suatu kementerian yang sangat inovatif. Hal itu ditandai dengan banyaknya terobosan yang diciptakan melalui kebijakan Merdeka Belajar sehingga pendidikan lebih merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami ingin berpesan agar Kemendikbudristek memastikan usulan-usulan bagi program prioritas yang mendesak namun belum tertuang di pagu saat ini, termasuk anggaran tambahan, dipastikan untuk diusulkan pada pagu perubahan di masa berikutnya,” ucapnya.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kemendikbudristek yang telah mengelaborasi alokasi penambahan anggaran secara detail. “Kita sudah memproyeksikan terkait kesejahteraan guru dan dosen, sarana dan prasarana perguruan tinggi, program-program vokasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, kami menyatakan persetujuan terkait alokasi anggaran yang telah disampaikan,” katanya.
