Bandung-Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BPI-Kemendikbudristek) diharapkan menjadi program primadona bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi para dosennya.

“Diharapkan perguruan tinggi mendorong para dosennya yang punya potensi dan kemauan meningkatkan kompetensi kelimuannya untuk mengikuti seleksi beasiswa di BPI, “kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan(Puslapdik) Kemendikbudristek, Abdul Kahar, dalam kegiatan Sinkronisasi Data Penerima BPI Tahun 2023 dan Penandatanganan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi di Bandung, 21-23 Februari 2024.

Hal itu, lanjut Abdul Kahar, mengingat sejarah pembentukan BPI Kemendikbudristek. Dipaparkannya,   sebelum Tahun 2021, para dosen yang ingin memperoleh beasiswa harus ikut seleksi di Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

“Di BUDI itu, akses dosen untuk memperoleh beasiswa agak sulit karena harus berkompetisi dengan mahasiswa fresh graduate, apalagi bagi dosen yang tidak melakukan update kompetensi, seperti kemampuan Bahasa Inggris, “papar Abdul Kahar.

Baca juga :Awardee Beasiswa Pendidikan Indonesia Ditunggu Kontribusinya Bagi Bangsa

Dengan persoalan itu, pada tahun 2021, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, berhasil meyakinkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, agar Kemendikbudristek bisa mengelola beasiswa khusus untuk dosen yang kemudian diperluas juga pada guru dan pelaku budaya. Maka dibentuklah satuan kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) yang mengelola BPI-Kemendikbudristek.

“Jadi dengan adanya BPI Kemendikburistek ini, peluang bagi dosen untuk memperoleh beasiswa semakin terbuka luas, bisa melalui BUDI di LPDP atau melalui BPI di Kemendikbudristek”, katanya.

Menuju BLU

Namun, sampai Tahun 2024 ini, diakui Abdul Kahar masih ada persoalan, yakni sifat BPI-Kemendikbudristek masih kerjasama dengan LPDP. Pada kerjasama tersebut, petunjuk teknis dan seleksi dilakukan BPI Kemendikbudristek sementara pembayaran dilakukan LPDP. Konsekuensinya, penyaluran dana beasiswa melalui dua pintu sehingga penyalurannya tidak bisa lancar dan cepat.

“Kami sedang berjuang agar terus mencoba bagaimana BPPT menjadi Badan Layanan Umum (BLU) supaya bisa mengelola dana sendiri, memang masih panjang perjuangan BPPT untuk menjadi BLU,”ujarnya.

Terkait Perjanjian Kerjasama (PKS) antara perguruan tinggi dan BPPT, Abdul Kahar berharap tidak hanya formalitas, tapi menjadi komitmen bersama agar program BPI  terlaksana sebaik-baiknya.

Baca juga : Kompetensi Itu Punya Pengetahuan dan Bisa Berkarya

Sebelumnya,Kepala BPPT, Anton Rahmadi melaporkan, bahwa kegiatan sinkronisasi data dan penandatangan PKS  dihadiri secara langsung oleh 37 perguruan tinggi dan 91 perguruan tinggi hadir melalui Zoom.

“Yang hadir langsung ini perguruan tinggi yang merupakan perguruan tinggi yang banyak menerima awardee BPI, “katanya.

Dikatakan Anton, PKS Tahun 2024 ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2024 ini PKSnya bersifat multiyear.

“PKSnya disesuaikan dengan tahun maksimal dari durasi masa studi yang diberikan pada awardee BPI. Untuk jenjang S2, PKSnya 2 tahun, dan untuk jenjang S1 dan S3, PKSnya 4 tahun, “paparnya.